Bejo: JOKOWI, NU dan PEMBAKAR HUTAN POLITIK by Harry Tjahjono

Bejo: JOKOWI, NU dan PEMBAKAR HUTAN POLITIK by Harry Tjahjono

Menurut BBSnews.com yang mengutip Strait Times, Ketegasan kabinet Jokowi pada penanganan pembalakan serta pembakaran hutan ditengarai menjadi salah satu faktor kunci mengatasi kebakaran hutan, sehingga tahun ini jumlah kebakaran hutan di seluruh Indonesia telah turun lebih dari 30 persen! Tak heran jika
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Presiden Joko Widodo usai melakukan pertemuan baik terbatas maupun bilateral di Hotel Hilton,Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (22/11/2017).

Menurut PM Najib sudah dua tahun terakhir Malaysia tidak terkena kabut terbebas dari jerebu (kabut asap dalam bahasa Malaysia) kiriman dari Indonesia. “Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu. Ini memberikan kelegaan terhadap rakyat Malaysia, termasuk Sarawak. Cuacanya sudah lega, enaklah,” ujar Najib disambut tepuk tangan pejabat Malaysia yang hadir dan disambut senyum oleh Jokowi.

Di era Jokowi, tak syak, kebakaran hutan secara bertahap memang mulai bisa ditanggulangi. Tapi, di tahun politik jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, kiranya Jokowi juga bakal menghadapi ‘kebakaran hutan politik’ yang bisa jadi lebih panas dan lebih berjerebu.

Sebab, seperti disampaikan Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute, H. M. Imdadun Rahmat kepada NU Online, Kamis, (23/11) pagi, “Saat ini kecenderungan menguatnya radikalisme dan intoleransi sudah sampai tahap kedaruratan. Berbagai peristiwa politik menunjukkan dengan terang benderang sektarianisme yang akut. Berbagai kekerasan atas nama agama, penyebaran prasangka, kebencian, stereotyping terhadap kelompok lain terlebih kelompok minoritas terus mengemuka. Berbagai survey menguatkan bahwa itu semua terjadi karena ideologi dan paham radikalisme telah menjangkiti pikiran sejumlah besar masyarakat. Sejalan dengan itu, rasa nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan terus menipis. Ini menyalakan sinyal bahaya. Harusnya hal ini segera melahirkan sense of crisis (peka persoalan)."

Dalam konteks tersebut, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Konbes NU), Kamis siang 23 November, menurut Imdad ibarat sedang meniup terompet perang melawan kekerasan, radikalisme, intoleransi dan delegitimasi terhadap Pancasila. Selain itu, “Islam Nusantara telah terbukti menjadi jawaban atas kebutuhan akan hubungan yang harmonis antara Islam, kebhinekaan dan kebangsaan. Peaceful Islam, smile Islam inilah yang dibutuhkan Indonesia bahkan dunia saat ini," Imdad menegaskan.

Kehadiran Jokowi yang membuka Munas dan Konbes NU yang berlangsung di kawasan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, kiranya mencerminkan komitmen Prrsiden tentang pentingnya upaya bersama dalam mengelola demokrasi yang beradab dan beretika. Maklum, belakangan ini para “pembakar hutan politik'" tak habis akal dalam menyulut ujaran kebencian, hoaks, fitnah bahkan persekusi yang berpotensi kekerasan dan anarkhi.

Namun, Imdad yang Ketua Komnas HAM 2016-2017 itu juga mengatakan bahwa, “Isu ketidakadilan, khususnya kesenjangan akses dan distribusi ekonomi, selalu menjadi habitus kultur perlawanan dan budaya kekerasan. Tak cukup kontra atau deradikalisasi tanpa mempersempit ladang semai tumbuhnya. Maka penguatan ekonomi rakyat juga harus menjadi agenda nasional."

Dalam hal ini, semboyan kerja, kerja, kerja Presiden Joko Widodo, yang antara lain telah membuat harga semen dan BBM di Jawa sama dengan di Papua, tentu cerminan dari kerja keras dan nyata yang telah dan terus dilakukan Jokowi demi mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Bejo. Begitulah Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *