Bejo: “REVOLUSI HUTAN SOSIAL” JOKOWI by Harry Tjahjono

Bejo: “REVOLUSI HUTAN SOSIAL” JOKOWI by Harry Tjahjono

Harry Tjahjono
Pekerja Budaya

“Pembangunan kawasan perdesaan harus menjadi arus utama pembangunan nasional. Dengan berbagai potensinya, kawasan perdesaan bisa menjadi sumber kesejahteraan bangsa di masa mendatang. Desa memilki tiga keunggulan strategis yakni udara bersih, air bersih, dan pangan sehat yang jika dikelola dengan baik bakal menentukan nasib bangsa ini ke depan,” ujar Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Prof Rhenald Kasali Phd, di acara Rembug Desa 2017, di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, seperti dikutip republika.co.id (27/11).

Jauh hari sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membentuk Kementerian Desa dan menggelontorkan ratusan triliun Dana Desa. Pembangunan perdesaan pun dimulai dan terbangkitkan. Memang belum sepenuhnya memakmurkan rakyat desa. Namun dapat diharapkan dapat terwujud menjadi kenyataan.

Selain itu, Jokowi juga berkomitmen menyediakan 12,7 juta hektar lahan untuk rakyat dalam bentuk Perhutanan Sosial. Untuk mewujudkan itu, setiap beberapa pekan, Jokowi rutin blusukan ke daerah untuk menyerahkan Surat Keputusan pengelolaan hutan desa atau hutan adat kepada kelompok masyarakat. Tentu saja selama tiga tahun Jokowi menjadi Presiden, angka 12,7 juta masih belum tercapai. Namun dapat diharapkan terwujud menjadi kenyataan.

Sebagai rakyat awam, sekadar pekerja budaya, tentu saya fakir kapasitas dan apalagi kompetensi untuk menyuarakan urgensi maupun arah pembangunan perdesaan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman selama 17 tahun bergulat dengan masyarakat desa sekitar hutan kritis Dungus, Madiun–kampung halaman saya.

Tahun 2000, dengan dukungan moral Ibu Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid yang saat Ibu Negara, saya dan Mas Herutomo mendirikan LSM Abimantrana Madiun. Awalnya fokus dalam upaya merehabilitasi korban narkoba dengan memberdayakan keluarga. Namun, sejak 2004 Mas Herutomo sebagai Ketua Abimantrana memutuskan untuk membantu masyarakat Desa Dungus menghijaukan kembali daerah sekitar lereng Gunung Wilis yang saat itu semakin tandus dan kritis.

Oleh karena saya berdomisili di Jakarta dan hanya datang jika diperlukan, maka praktis upaya tersebut lebih banyak dilakukan Mas Heru. Dengan sabar, intens dan bermodal semampunya, Mas Heru mendekati kelompok tani yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngadi di Waluyo.

Perlahan tapi pasti, petani yang tergabung di LMDH Ngadi Waluyo bersedia mengikuti saran Mas Heru (68 tahun) yang sudah dianggap sesepuh. Di lahan hutan jati seluas satu hektar milik Perhutani, Mas Heru mencoba tanaman tumpangsari dari mulai jarak, kunyit, jahe, jeruk nipis yang gagal total sebelum akhirnya sukses dengan cacao. Perjuangan panjang Mas Heru membuahkan hasil. Bukan hanya sudah beberapa kali panen cacao melainkan lokasi tersebut pada 6 Nopember 2017 dikunjungi Presiden Jokowi.

Di lokasi yang kini dinamai Dungus Forest Park, Presiden Jokowi menyerahkan SK pemanfaatan hutan seluas 2.890,65 hektar kepada 1.662 kepala keluarga dengan harapan dapat menyejahterakan masyarakat. SK tersebut juga dapat digunakan sebagai agunan.

Pemberian SK Pemanfaatan Hutan, menurut Mas Heru, akan memotivasi masyarakat untuk lebih cepat mengejar kesejahteraan. Sebab, “Bagi yang mau mengambil kredit usaha rakyat (KUR), silakan. Saya membawa serta beberapa direktur bank milik negara seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. KUR ini bunganya 9 persen tahun ini. Tahun depan turun jadi 7 persen. Ini angsuran kredit yang cukup enteng, asal kerja dengan benar," kata Jokowi.

Perhutanan Sosial dan SK Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan Presiden Jokowi, hemat saya, tak lain adalah “revolusi hutan sosial" yang dapat mengembalikan daulat rakyat atas Tanah Air Indonesia.

“Revolusi hutan sosial" Jokowi, tak syak, juga melampaui manfaat progam penghijauan lewat kegiatan menanam sejuta pohon, misalnya, yang cenderung laku seremonial penyedap peringatan Hari Menanam Pohon yang dirayakan hari ini, dan setiap tanggal 28 Nopember.

Demikian Bejo. Begitulah Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *