TRIDIANTO: “Dana Trilyunan yang Disalurkan ke Desa itu Contoh Kebijakan yang Bagus.”

TRIDIANTO: “Dana Trilyunan yang Disalurkan ke Desa itu Contoh Kebijakan yang Bagus.”

Kamis pekan lalu neoVista berbincang dengan Tridianto, Wakil Sekjen Hanura, sambil ngopi di Senayan City, Jakarta Selatan. Setiap Kamis, ia memang selalu ke Jakarta untuk memenuhi tugas dan kewajiban piket di Kantor DPP Hanura.
“Karena sudah jadi tugas dan kewajiban, ya harus nyong jalankan. Kebetulan urusan bisnis nyong di Purwokerto sudah ada yang ngurus. Anak-anak juga tidak keberatan kalau saya tinggal seminggu sekali. Tapi kalau saya menetap di Jakarta, anak-anak nggak boleh. Makanya itu saya nggak mau maju jadi calon DPR," kata politisi yang sudah beberapa lama ini hidup menduda dan hanya hidup bersama anak-anaknya.
Selain diprotes anak, keengganan Tri untuk nyalon anggota DPR terutama juga karena ia lebih ingin mengabdi pada kampung halamannya. Oleh karena itu, ia sangat bersemangat ketika diajak berbincang tentang pembangunan desa.
Di tengah perbincangan, ia dua kali pamit untuk shalat ashar dan magrib di mushala Senayan City. Sekembali dari mushala, mantan politisi Demokrat itu cerita kalau ketemu Sys NS di mushala. Sepanjang pengetahuan neoVista, Tridianto dan Sys NS adalah politisi yang di manapun tidak pernah meninggalkan shalat. “Itu hal yang biasa saja. Karena kan sudah menjadi kewajiban kita," katanya.
Berikut petikan wawancara neoVista dengan Tridianto dalam logat ngapak yang menyenangkan.

 Selain membangun jalan tol, pelabuhan, bandara dan bandara, Presiden Jokowi juga berupaya membangun pedesaan dengan menganggarkan ratusan triliun rupiah Dana Desa. Menurut Mas Tri, apakah Dana Desa yang tersalurkan itu sudah membawa kemajuan yang cukup berarti bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi pedesaan?
 Nurut nyong desa kudu dibangun. Kudu diperhatikan Pemerintah. Kalau gak dibangun, kalau gak diperhatikan, desa akan tetap gini-gini saja. Kotanya makin maju, desanya gak maju-maju. Kan yang tinggal di desa lebih banyak. Jadi ya kudu digerakkan biar maju dan makmur. Dana trilyunan yang disalurkan ke desa itu contoh kebijakan yang bagus. Kalau ada dana, desa bisa bangun ini dan itu. Infrastruktur desa bisa diperbaiki, misalnya. Nyong yakin makin banyak dana masuk ke desa pasti desa makin maju dan ekonominya bergerak. Warganya pasti akan bisa dapat merasakan manfaatnya. Ya ini kudu bertahap. Kan duit negara itu terbatas.

 Karena dinilai rawan penyelewengan, Mendes, Mendagri dan Kapolri menandatangani MOU kerjasama pengawasan Dana Desa. 
Kapolri menyebut selama 2012-2017 diketahui ada 214 kasus terkait Dana Desa dengan kerugian Rp46 miliar. Menurut Mas Tri, apakah memang sengaja diselewengkan atau lebih karena kesalahan prosedural dan administrasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengguna Dana Desa dalam mengelola keuangan?
 Semua duit negara ya kudu diawasi penggunaannya. Kudu ya memang kudu. Kalau gak diawasi bisa banyak bocor. Tukang sunat ada saja di mana-mana. Ya di kota ya di desa. Kan memang ada yang bocor karena salah prosedur, kurang ngerti kepriwe penggunaan yang bener, tapi ya ada juga yang memang diselewengkan. Nurut nyong kudu ada juga pelatihan bagi aparat desa biar ngerti cara penggunaan yang bener. Yang hanya salah prosedur ya dididik biar ada perbaikan. Tapi yang sengaja nyolong ya kudu diproses hukum. Biar duit negara bisa besar manfaatnya bagi desa.

 Sejak MOU ditandatangani oleh Mendes, Mendagri dan Kapolri, setiap Kapolsek ditugasi ikut mengawasi penggunaan Dana Desa. Apakah itu langkah uang efektif untuk mencegah pengguna Dana Desa tidak melakukan korupsi? Bagaimana kalau justru Dana Desa tidak dimanfaatkan oleh karena penggunanya takut melakukan kesalahan dlsb?
 Tambah pengawasan bukan jaminan dana itu tidak dikorupsi. Jangan sampai makin banyak yang mengawasi malah bikin ketakutan aparat desa. Jangan sampai pengawasan itu bikin aparat desa kayak dimata-matai. Nurut nyong diawasi ya itu kudu. Tapi penting banget aparat desa itu diyakinkan untuk tidak takut bekerja menggunakan dana itu untuk kemajuan desa dan kesejahteraan penduduk di desa itu. Aparat kudu dilatih detil untuk bisa menjadi pelaksana yang sukses dan amanah. Kalau takut, gak berani bekerja, ya dana itu akan mandek dan gak bermanfaat.

 Menurut Anda, selain pengawasan, apa yang perlu dilakukan agar Dana Desa dapat benar-benar digunakan untuk membangun perekonomian  pedesaan serta membuka lapangan kerja seperti yang diharapkan Presiden Jokowi? Sejauh mana hal tersebut sudah dilaksanakan?
 Ya itu tadi. Dididik dan dilatih untuk bisa menjadi pelaksana program yang mampu dan bertanggungjawab. Dana itu mengucur penting, tapi gimana dana digunakan secara benar juga penting. Itu kuncinya aparat pelaksana yang mampu dan tidak menyeleweng. Kalau dana itu ibaratnya senjata untuk menembak kemiskinan di desa, kan penting melatih penembak-penembak yang jitu. Gitulah kira,-kira.

 Menurut Epictetus, filsuf Yunani, “Tidak ada hal hebat yang tercipta dalam sekejap." Bagaimana kalimat bijak tersebut jika dihadapkan dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang terlanjur terbiasa menginginkan hasil secara instant?
 Nyong ingat Mas Anas Urbaningrum pernah bilang gini, “Tri, hasil itu penting, tapi proses lebih penting. Karena proses itu membuat orang belajar dan makin matang."
Nurut nyong ini cocok juga dikaitkan dengan hal itu. Semua usaha dan program yang baik untuk masyarakat desa itu ya perlu proses. Raiso sekejap bikin desa maju dan makmur. Buka warung aja perlu waktu kok untuk bisa sukses. Jadi masyarkat kudu dididik juga untuk sabar dan ngerti perlunya proses. Mie instan memang enak, tapi kan lebih sehat makanan yang dimasak normal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *