Cobina Gillit,Ph.D DRAMA PERLAWANAN BUDAYA Harry Tjahjono

Cobina Gillit,Ph.D DRAMA PERLAWANAN BUDAYA Harry Tjahjono

Harry Tjahjono
Penulis

Selasa, 12 April 2018, di Waroeng Kopi, Grand Indonesia, sambil ngopi dan makan siang, saya dan Butet Kartaredjasa “terkondisikan" ngobrol serius  soal drama dengan Cobina Gillit, Ph.D. Maklum, Cobina adalah seorang dramaturg, ahli seni drama, penulis dan peneliti teater, juga Assistant Professor Theatre and Performance, State University of New York. Selain mengajar dan bermain drama, sejak 30 tahun lalu Cobina meneliti eksistensi dan pergulatan teater dan dramawan Indonesia sejak rezim Orde Baru sampai era reformasi. Yang diteliti antara lain Bengkel Teater Rendra, Teater Kecil Arifin C Noor, Teater Koma Riantiarno, Teater Mandiri Putu Wijaya sampai Teater Gandrik Butet Kartaredjasa. Hasil penelitiaannya selain jadi disertasi doktornya juga diterbitkan sebagai seri buku Antology Drama Indonesia. Demikian seriusnya dalam meneliti drama Indonesia, sejak 30 tahun yang lalu Cobina bahkan jadi anggota Teater Mandiri.

Cobina menelisik “daya hidup" teater Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang represif, yang melahirkan “perlawanan budaya" Bengkel Teater dengan Rendra sebagai “panglima" sekaligus pionir drama-drama kritik sosial. Di masa itu, perlawanan budaya terhadap penguasa, yakni pemerintah, partai politik dan institusi militer,  berisiko dipenjarakan. Namun, hal itu tidak menyurutkan “daya hidup" maupun menciutkan nyali Rendra. Setidaknya, “perlawanan budaya" teater Indonesia terhadap penguasa represif mampu melakukan “self sensor" yang menyelamatkannya dari jeruji penjara.

Ketika Orde Baru ditumbangkan era reformasi, dan demokrasi memungkinkan siapapun mengkritik bahkan menghujat penguasa, bukan berarti dunia teater terbebas dari “tekanan dan ancaman". Demokrasi memberi keleluasaan mengkritisi penguasa. Namun, setelah “hubungan vertikal" tidak lagi bermasalah’, “kerja kebudayaan", termasuk teater, dewasa ini justru mengalami masalah horizontal yang tidak teridentifikasi seperti halnya penguasa yang dapat kita kenali, misalnya intitusi atau lembaganya," kata Butet.

Maraknya intoleransi, politisasi dan kriminalisasi kerja kebudayaan yang belakangan ini terjadi di masyarakat, hemat saya, memang merefleksikan adanya “hubungan horisontal" yang setara “hubungan vertikal" dengan orde otoriter yang secara efektif memberangus ekspresi budaya. Oleh karena itu, bagi pekerja budaya yang tidak terlatih dan apalagi tidak memiliki “daya self sensor", maka bahkan ekspresi kebudayaan yang menimbulkan gelak tawa sekalipun bisa berakhir dengan tuntutan hukum atas tuduhan penistaan terhadap hal-hal yang mustahil bisa ternista oleh apapun dan siapapun.

Penelitian Cobina atas riwayat perjuangan, pergulatan dan perlawanan budaya teater Indonesia dalam kurun waktu Orde Baru hingga era reformasi, sungguh membuat saya merasa bangga, terharu dan bersyukur. Oleh karena itu saya merasa geram, dan heran, ketika Teater Gandrik yang sejak tahun 1985 tampil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tahun 2017 yang lalu tiba-tiba tidak diijinkan pentas di TIM dengan alasan, “Pencapaian artistik Teater Gandrik tidak memenuhi syarat," kata Butet mengutip surat resmi dari Komite Teater Dewan Kesenian TIM. Ketika Ratna Riantiarno menelepon Dewan Kesenian TIM untuk menanyakan nasib Teater Gandrik, jawabnya karena, “Hanya kelimpok bertaraf internasional  saja yang bisa tampil di  Gedung Teater TIM."

Selain geram dan heran, saya juga berharap mudah-mudahan model kekuasaan yang sontoloyo itu tidak tercatat dalam penelitian dan buku yang bakal diterbitkan Cobina. Malu benar kita kalau hal itu sampai diketahui dunia…***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *