KRITIK ATAS LOMBA KRITIK DPR Harry Tjahjono

KRITIK ATAS LOMBA KRITIK DPR Harry Tjahjono

Harry Tjahjono
Penghayat Humor

Ketika membaca berita bahwa DPR RI mengadakan Lomba Kritik, saya merasa terjengkang di antara keagungan sensasi dan atau kegemparan sensasional. Keagungan sensasi lantaran terharu DPR akhirnya membuka diri terhadap koreksi, kehendak dan harapan rakyat. Kegemparan sensasional lantaran DPR merekayasa isu yang bisa menyulut kehebohan karena bersilang sengkarut dengan UU MD3 ihwal barangsiapa mengkritik DPR bisa dipolisikan.

Beda antara sensasi dengan sensasional, hemat saya, analog dengan perbedaan emosi dengan emosional. Bagi peserta lomba yang berangkat dari keagungan sensasi, setidaknya akan mengkritisi hal-hal normatif semisal kewenangan DPR yang berlebih, yakni mengawasi kinerja pemerintah, menyusun dan menyetujui APBN, melakukan fit and proper test sekaligus menyetujui pengangkatan pejabat, dan sejumlah “kesaktian" lain semisal hak angket, hak interpelasi, pansus ini itu dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang ingin melucu, maka soal fit and proper test para duta besar, misalnya, cukup dikaitkan dengan kasus wakil rakyat yang menugasi duta besar untuk melayani dan memfasilitasi anak, keluarga atau kerabat anggota dewan terhormat yang sedang piknik di luar negeri.

Sedangkan bagi peserta yang tergoda kegemparan sensasional, Lomba Kritik DPR tentu bisa menjadi “panggung resmi" untuk menghujat dan memaki tentang kualitas dan kompetensi anggota dewan yang hobi bolos, korup, brengsek, mengabdi partai dan bukan rakyat, waktu sidang malah tidur atau nonton film porno dan seterusnya dan lain sebagainya. Tentu saja ada peserta lomba yang ingin memenangi hadiah dengan menyuguhkan kritik berupa pujian, prestasi dan pencapaian DPR di berbagaii bidang.

Bagi saya, persoalannya adalah apakah kritik terhadap DPR perlu dilombakan? Bukankah DPR gudangnya tukang kritik? Benarkah DPR akan MENDENGAR dan menindaklanjuti kritik yang memenangi lomba?

Tentu bukan suatu kebetulan jika Lomba Kritik DPR ini muncul di saat Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjabat Ketua DPR RI. Ketika Bamsoet terpilih menjadi Ketua, saya sebagai jurnalis zaman old memang menaruh harapan baik kepada DPR. Pasalnya, seperti pernah saya tulis di media ini, dikarenakan latar belakang kewartawanannya maka Bamsoet dituntut memiliki tradisi berpikir bebas, kritis, serta teguh bersikap dan berpedoman pada prinsip cover both side. Dengan demikian Bamsoet akan lebih “obyektif" dalam memandang “realitas psikologis" maupun “realitas sosiologis" lembaga yang ia pimpin.

Saya bahkan “bertaruh" Bamsoet tidak hanya akan bersikap normatif dan klise bahwa lembaga yang dipimpinnya akan lebih MENDENGAR suara rakyat, akan mengembalikan citra dan kepercayaan rakyat pada wakilnya, serta obral retorika elok nan kosong lainnya. Saya “bertaruh" Bamsoet tidak hanya pasif mendengar suara rakyat tapi justru secara agresif BERTANYA langsung kepada rakyat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Sebab, bagi setiap jurnalis, BERTANYA itu menggali kebenaran. BERTANYA itu mencari dan menemukan kebenaran. Maka demikialah seorang jurnalis dinilai, diapresiasi, dihormati dan dikenang dari mutu pertanyaannya!

Jika tulisan ini saya ikutkan Lomba Kritik DPR, dan ternyata dipilih jadi pemenang, terlebih dulu saya akan bertanya, “Kenapa hadiahnya motor Dilan? Kenapa bukan chopper Jokowi?"

Saya pikir hanya Cak Lontong yang relevan menjawabnya secara signifikan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *